Baturagung.id Kepala Desa Baturagung beserta kepala desa (Kades) di wilayah Kecamatan Gubug bagian utara duduk bersama di Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Tuntang untuk memprotes aturan dari Kesepakatan Pengaliran Air Daerah Irigasi Glapan Barat.

Kesepakatan yang dinilai sepihak ini karena tidak melibatkan kepala Desa dalam musyawarah sebelumnya yang diantaranya berisi “Pengaliran air pada saluran induk dan sekunder Gubug disepakati dimulai tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan 5 Mei 2024, dimulai tanggal 6 Mei 2024 dan setelah itu ditutup selama7 hari kemudian 7 hari lagi dibuka (pengairan) dan bersifat kondisional menyesuaikan curah hujan di lapangan”

Ketidakpuasan ini mencapai puncaknya ketika para Kades bersama dengan para petani datang ke Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Tuntang. Mereka menuntut pengaliran air secara penuh dan maksimal hingga bulan Agustus dan untuk pekerjaan proyek normalisasi saluran irigasi dihentikan total hingga akhir Agustus 2024. Hal ini dikarenakan saat ini sawah para petani sebagian sudah mulai mengering.

Menanggapi desakan tersebut, pihak berwenang akhirnya bersedia duduk bersama dengan para Kades dan petani untuk membahas permasalahan ini secara lebih mendalam. Setelah serangkaian diskusi yang panjang dan berlapis, akhirnya tercapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Salah satu hasil utama dari perundingan tersebut adalah "Pengaliran air secara penuh dan maksimal hingga bulan Agustus dan untuk pekerjaan proyek normalisasi saluran irigasi dihentikan total hingga akhir Agustus 2024".  Selanjutnya dalam memperhitungkan suatu keputusan akan mengutamakan masukan dari para Kades serta masyarakat lokal dalam menentukan kebijakan pengairan yang lebih adil dan berkelanjutan.

"Saya sangat bersyukur bahwa suara kami didengar dan kebutuhan masyarakat kami diakui," kata Kades Baturagung, Bapak Mubasir, dengan senyum lega di wajahnya. Keberhasilan para Kades ini bukan hanya sebagai kemenangan bagi mereka sendiri, tetapi juga sebagai contoh inspiratif bagi masyarakat di seluruh negeri tentang kekuatan kesatuan dalam memperjuangkan keadilan dan kepentingan bersama. (MAH)